-->

Pondok Pesantren Indonesia

Blog Pondok Pesantren Seluruh Indonesia

Api di Indonesia, Asapnya Sampai Tetangga: Prabowo Buka Suara

Api di Indonesia, Asapnya Sampai Tetangga: Prabowo Buka Suara

Api di Indonesia, Asapnya Sampai Tetangga: Prabowo Buka Suara

JAKARTA – Urusan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan persoalan tersebut dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Yang menjadi perhatian, kabut asap dari kebakaran di Indonesia disebut turut menyebar hingga Malaysia dan Singapura.

Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak yang dirasakan masyarakat di kedua negara. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal menangani karhutla yang disebut berlangsung hampir empat bulan. Pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan, sementara 16 personel dilaporkan gugur dan dua helikopter turut hilang dalam operasi penanganan kebakaran.

Tak berhenti pada pemadaman, pemerintah juga menyatakan telah mengambil langkah hukum terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan karhutla. Prabowo menyebut 17 konsesi telah dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk daftar untuk segera didakwa. Secara keseluruhan, sebanyak 104 perusahaan disebut sedang dalam penyelidikan kepolisian.

Pesan Prabowo di forum ASEAN pun cukup jelas: penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api membesar. Pemerintah berencana memperkuat program pencegahan dan menyiapkan lembaga serta langkah baru untuk mengantisipasi kebakaran sejak awal. Sebab, ketika asap sudah menyeberang batas negara, persoalannya bukan lagi sekadar soal memadamkan api, tetapi juga menyangkut lingkungan, kesehatan masyarakat, dan hubungan dengan negara tetangga.

Warga Saling Serang di Petamburan, Bambu dan Batu Ikut Turun Tangan

Warga Saling Serang di Petamburan, Bambu dan Batu Ikut Turun Tangan

Warga Saling Serang di Petamburan, Bambu dan Batu Ikut Turun Tangan

JAKARTA – Suasana di kawasan Petamburan II, Tanah Abang, Jakarta Pusat, memanas setelah tawuran antarwarga terjadi pada Minggu (15/11/2026) malam. Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah rekaman video kejadian beredar. Berdasarkan video yang diterima sejumlah media, terlihat sejumlah warga terlibat aksi saling serang dengan menggunakan bambu dan batu. Rekaman tersebut juga memperlihatkan adanya kobaran api di tengah lokasi kejadian.

Informasi mengenai waktu kejadian yang beredar di sejumlah laporan berbeda. Namun, kepolisian menyebut personel Satbrimob Polda Metro Jaya menerima laporan tawuran sekitar pukul 19.25 WIB dan kemudian bergerak menuju Jalan Petamburan II. Saat petugas tiba, dua kelompok warga yang sebelumnya terlibat bentrokan telah terpisah. Polisi kemudian melakukan pengamanan dan pemantauan untuk mencegah keributan kembali terjadi.

Dalam penanganan di lokasi, petugas menemukan satu buah celurit dan satu tongkat golf yang diduga berkaitan dengan aksi tawuran. Polisi tidak menyebut kedua benda tersebut secara pasti digunakan dalam bentrokan, sehingga statusnya masih sebatas barang yang ditemukan dan diduga berkaitan dengan kejadian. Tawuran berhasil diredam dan tidak dilaporkan terjadi insiden lanjutan setelah petugas berada di lokasi.

Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, kepolisian meningkatkan patroli dan pemantauan di kawasan permukiman Petamburan. Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi serta segera melaporkan potensi gangguan keamanan. Warga dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 jika menemukan potensi gangguan kamtibmas.

Uang Usaha Jangan Cuma Dihitung, Begini Cara Biar Keuangan UMKM Lebih Rapi

Uang Usaha Jangan Cuma Dihitung, Begini Cara Biar Keuangan UMKM Lebih Rapi

Uang Usaha Jangan Cuma Dihitung, Begini Cara Biar Keuangan UMKM Lebih Rapi

Mengelola usaha bukan hanya soal mencari pelanggan dan meningkatkan penjualan. Pemilik UMKM juga perlu memahami kondisi keuangan agar tahu berapa pemasukan, pengeluaran, keuntungan, hingga biaya yang harus dibayar. Pencatatan yang berantakan bisa membuat uang usaha tercampur dengan uang pribadi dan akhirnya menyulitkan pemilik usaha mengetahui kondisi bisnis sebenarnya.

Akuntansi sederhana sebenarnya tidak harus rumit. Pemilik usaha dapat mulai dengan mencatat setiap transaksi, memantau arus kas, menghitung keuntungan, serta menyimpan data transaksi secara teratur. Dengan catatan yang jelas, pelaku usaha bisa lebih mudah menentukan harga, mengontrol pengeluaran, dan mengambil keputusan ketika ingin mengembangkan bisnis.

Salah satu pilihan yang dapat membantu kebutuhan tersebut adalah Aposerba, layanan keuangan digital dan transaksi yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM mengelola aktivitas usahanya. Aposerba dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan transaksi sehingga pemilik usaha memiliki data keuangan yang lebih tertata. Selain itu, dukungan transaksi digital seperti QRIS dapat membantu proses pembayaran menjadi lebih praktis.

Bagi pelaku UMKM yang masih mengelola keuangan secara manual, Aposerba bisa menjadi salah satu pilihan untuk mulai membangun kebiasaan mengelola transaksi secara lebih teratur. Dengan pencatatan yang rapi dan transaksi yang lebih praktis, pemilik usaha dapat lebih mudah melihat perkembangan bisnis tanpa harus selalu bergantung pada catatan kertas atau perhitungan yang terpisah-pisah.

Buang Sampah Jangan Cuma Masuk Tong, di Surabaya 3 Kg Bisa Ditukar Kangkung

Buang Sampah Jangan Cuma Masuk Tong, di Surabaya 3 Kg Bisa Ditukar Kangkung

Buang Sampah Jangan Cuma Masuk Tong, di Surabaya 3 Kg Bisa Ditukar Kangkung

SURABAYA – Biasanya sampah rumah tangga hanya berakhir di tempat pembuangan. Namun, warga Babatan Pilang, Surabaya, punya cara berbeda. Sampah yang sudah dipilah justru bisa ditukar dengan sayuran dan sejumlah kebutuhan dapur. Program tersebut dijalankan Kelompok Tani (Poktan) Pilang Makmur di Taman Babatan Pilang, RW 5.

Gagasan ini berawal dari persoalan sampah yang sering menumpuk di lingkungan warga. Sampah organik dan anorganik sebelumnya masih tercampur sehingga tempat pembuangan cepat penuh. Warga kemudian diajak memilah sampah agar sebagian dapat dimanfaatkan untuk pupuk atau kompos sekaligus mengurangi sampah yang menumpuk.

Cara penukarannya cukup sederhana. Sampah warga ditimbang terlebih dahulu, kemudian beratnya menentukan kebutuhan yang bisa diperoleh. Salah satu contohnya, sekitar 3 kilogram sampah dapat ditukar dengan kangkung senilai Rp2.000. Selain kangkung, warga juga bisa memperoleh terong, daun ketela, cabai, tomat, telur, hingga berbagai jenis ikan seperti nila, lele, dan gurami.

Menariknya, warga yang sampahnya belum cukup untuk ditukar tidak perlu pulang dengan tangan kosong. Sampah yang disetorkan dapat dicatat sebagai tabungan dan dikumpulkan sampai jumlahnya memenuhi ketentuan penukaran. Pengelola juga memberikan nilai Rp100 per kilogram untuk sampah dapur agar warga semakin tertarik memilahnya.

Program ini bukan hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi Poktan Pilang Makmur. Hasil pengelolaan sampah dapat mendukung kegiatan urban farming, sementara warga mendapatkan sayuran dan kebutuhan dapur. Pengelola berharap konsep sederhana tersebut dapat ditiru oleh masyarakat di wilayah Surabaya lainnya sehingga kebiasaan memilah sampah bisa dimulai dari rumah.

Kursi RI 2 Baru Kosong, Nama Dasco Sudah Ramai Dipasang

Kursi RI 2 Baru Kosong, Nama Dasco Sudah Ramai Dipasang

Kursi RI 2 Baru Kosong, Nama Dasco Sudah Ramai Dipasang

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI belum lama kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, tetapi bursa nama penggantinya sudah mulai ramai. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sejumlah pengurus Gerindra di berbagai daerah mulai menyuarakan dukungan agar Dasco dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut bukan hanya datang dari satu daerah. Sejumlah DPD Gerindra, termasuk Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau, menyampaikan aspirasi yang sama. Di Jawa Timur, Ketua DPD Gerindra Anwar Sadad mengatakan dukungan kepada Dasco muncul dari perbincangan dan diskusi kader di tingkat akar rumput.

Para pendukung menilai Dasco memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, terutama dalam menjalankan komunikasi antara partai, DPR, dan pemerintah. Kemampuannya berkomunikasi dengan berbagai kelompok politik juga disebut menjadi salah satu alasan nama Dasco dianggap layak dipertimbangkan. Namun, dukungan tersebut masih sebatas aspirasi politik internal Gerindra, bukan keputusan resmi bahwa Dasco akan menjadi wapres.

Selain Dasco, nama Sugiono dan Ahmad Muzani juga disebut masuk dalam bursa kandidat dari Gerindra. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa partai-partai politik cenderung menyerahkan posisi tersebut kepada kader Gerindra, tetapi keputusan akhir tetap berada pada Presiden Prabowo. Artinya, persaingan internal masih terbuka dan belum ada nama yang resmi ditetapkan.

Dengan demikian, ramainya dukungan kepada Dasco belum bisa diartikan bahwa kursi RI 2 sudah menjadi miliknya. Prabowo masih harus menentukan nama calon yang akan diajukan melalui mekanisme konstitusional, sementara proses di MPR juga masih berjalan. Untuk saat ini, Dasco baru menjadi salah satu nama yang paling ramai dibicarakan dalam bursa pengganti Gibran.

Kursi Wapres Mendadak Kosong MPR Mulai Sibuk Cari Pengganti Gibran : Babak Baru Politik Dimulai!

Kursi Wapres Mendadak Kosong MPR Mulai Sibuk Cari Pengganti Gibran : Babak Baru Politik Dimulai!

Kursi Wapres Mendadak Kosong MPR Mulai Sibuk Cari Pengganti Gibran : Babak Baru Politik Dimulai!

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri, tanpa mencantumkan alasan khusus. Dengan keputusan tersebut, posisi orang nomor dua di Indonesia resmi mengalami kekosongan.

Belum juga suasana politik benar-benar tenang, MPR langsung bergerak. Rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah langkah penting, mulai dari menentukan jadwal sidang paripurna hingga menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Menariknya, publik kini mulai bertanya-tanya: siapa yang bakal mendapat tiket menuju kursi Wapres? Namun, sampai saat ini belum ada nama yang secara resmi ditetapkan sebagai calon. Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden akan mengajukan dua nama kepada MPR, kemudian MPR memilih satu calon dalam sidang. Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama tersebut.

MPR sendiri memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Pimpinan MPR bahkan telah membicarakan kemungkinan percepatan sidang paripurna pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026. Jadi, untuk sementara publik masih harus menunggu: kursi Wapres memang kosong, tetapi daftar kandidatnya belum juga muncul. Politik pun kembali memasuki babak baru—kursinya sudah tersedia, tinggal menunggu siapa yang akhirnya duduk di sana.

Dari Meja Desa ke Sistem Digital, Cara Baru Mengelola Pemerintahan Desa

Dari Meja Desa ke Sistem Digital, Cara Baru Mengelola Pemerintahan Desa

Dari Meja Desa ke Sistem Digital, Cara Baru Mengelola Pemerintahan Desa

Mengelola pemerintahan desa bukan hanya soal pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana berbagai informasi dan kegiatan dapat dikelola dengan lebih tertata. Di tengah kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, desa membutuhkan solusi digital yang mampu membantu perangkat desa bekerja lebih praktis. Merpati Si Kades hadir sebagai salah satu pilihan aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan berbagai kebutuhan pemerintahan desa dalam satu sistem.

Kehadiran Merpati Si Kades dapat menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi di lingkungan pemerintahan desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pengelolaan informasi dan aktivitas pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terorganisir sehingga perangkat desa tidak harus bergantung sepenuhnya pada proses manual. Hal ini juga dapat membantu menciptakan alur kerja yang lebih rapi dan mudah dipantau.

Bagi masyarakat, digitalisasi pemerintahan desa bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemanfaatan aplikasi seperti Merpati Si Kades dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu desa beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan publik di era digital.

Pada akhirnya, desa yang semakin modern tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola pelayanan dan informasi. Merpati Si Kades menawarkan pendekatan digital yang dapat membantu perangkat desa menjalankan aktivitas pemerintahan secara lebih praktis dan terarah. Jika dimanfaatkan dengan baik, digitalisasi seperti ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola desa yang lebih modern.

99 Ribu Laporan Penipuan dari Jatim! Surabaya-Sidoarjo Jadi ‘Ladang Empuk’ Scam Digital

99 Ribu Laporan Penipuan dari Jatim! Surabaya-Sidoarjo Jadi ‘Ladang Empuk’ Scam Digital

99 Ribu Laporan Penipuan dari Jatim! Surabaya-Sidoarjo Jadi ‘Ladang Empuk’ Scam Digital

SURABAYA – Warga Jawa Timur diminta semakin waspada saat bertransaksi di ruang digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 99.347 laporan penipuan keuangan yang berasal dari Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Yang membuat angka ini semakin mencolok, laporan terbanyak berasal dari kawasan perkotaan. Surabaya tercatat sebanyak 21.051 laporan, disusul Sidoarjo 10.068 laporan dan Kota Malang 6.429 laporan. Data tersebut disampaikan Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran dalam Media Briefing KSSK Jawa Timur di Surabaya, Rabu (11/11/2026). Namun, angka tersebut merupakan jumlah laporan yang masuk melalui IASC, sehingga tidak tepat jika seluruhnya disebut sebagai jumlah warga yang telah dipastikan menjadi korban.

Modus penipuannya pun semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. OJK menyebut laporan didominasi penipuan jual beli atau belanja daring, panggilan telepon palsu yang mengatasnamakan pihak tertentu, serta penipuan investasi. Artinya, jebakan tidak selalu datang dalam bentuk tawaran yang terlihat mencurigakan. Pesan, telepon, atau transaksi yang tampak biasa pun bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk mengambil keuntungan dari korban.

OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening yang terkait penipuan. Secara nasional, hingga 28 Oktober 2026 IASC telah menerima 737.686 laporan, dengan 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp967,5 miliar, sementara Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada korban. Masyarakat yang menjadi korban penipuan diimbau segera melapor melalui kanal resmi IASC agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Kursi Wapres Baru Kosong, Nama Puan Sudah Nongol: Politik Memang Tak Kenal Kursi Sepi

Kursi Wapres Baru Kosong, Nama Puan Sudah Nongol: Politik Memang Tak Kenal Kursi Sepi

Kursi Wapres Baru Kosong, Nama Puan Sudah Nongol: Politik Memang Tak Kenal Kursi Sepi

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI belum lama mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi bursa nama penggantinya sudah mulai ramai. Salah satu nama yang ikut mencuat adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Namun, sampai Jumat (13/11/2026), belum ada keputusan resmi yang menetapkan Puan sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Nama Puan menjadi perhatian karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kini memimpin DPR RI. Meski demikian, kemunculan namanya masih berada pada tahap pembicaraan dan spekulasi politik, bukan pencalonan resmi. Bahkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan belum ada pembahasan khusus di internal partai maupun fraksi mengenai Puan sebagai pengganti Gibran.

Yang menarik, Bambang justru menegaskan bahwa kunci proses tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan mekanisme konstitusi, MPR nantinya memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden. Artinya, seberapa ramai pun nama Puan dibicarakan di ruang publik, peluang tersebut belum berarti apa-apa apabila namanya tidak masuk dalam dua nama yang secara resmi diajukan Presiden kepada MPR.

MPR sendiri telah menyiapkan langkah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Rapat gabungan dijadwalkan membahas agenda sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon, verifikasi berkas, serta pembentukan tim ad hoc. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan Wakil Presiden. Jadi, untuk saat ini nama Puan masih sebatas salah satu kandidat yang mencuat—sementara keputusan sebenarnya masih menunggu langkah Presiden Prabowo. Kursinya memang kosong, tetapi siapa yang duduk di sana belum ditentukan.

Ijazah Sudah di Tangan, Kerja Masih Jadi Tanda Tanya: 1,01 Juta Sarjana Menganggur

Ijazah Sudah di Tangan, Kerja Masih Jadi Tanda Tanya: 1,01 Juta Sarjana Menganggur

Ijazah Sudah di Tangan, Kerja Masih Jadi Tanda Tanya: 1,01 Juta Sarjana Menganggur

SURABAYA – Gelar sarjana ternyata belum otomatis menjadi tiket menuju dunia kerja. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mengungkap sekitar 1,01 juta lulusan sarjana di Indonesia masih menganggur. Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Angka tersebut menjadi perhatian karena berada di tengah jumlah pengangguran terbuka nasional yang mencapai sekitar 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen. Dalam paparannya, Fauzan menyebut lulusan sarjana yang menganggur mencapai sekitar 1,01 juta orang atau 9,01 persen berdasarkan data yang ia sampaikan dari BPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dihadapi mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga lulusan perguruan tinggi.

Menurut Fauzan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi individu lulusan. Perguruan tinggi juga perlu mengevaluasi sejauh mana pendidikan yang diberikan sesuai dengan perubahan kebutuhan dunia kerja. Ia menyoroti tiga persoalan pendidikan tinggi, yakni mutu, akses, dan terutama relevansi. Dunia kerja berubah semakin cepat, sementara sistem pendidikan perlu ikut beradaptasi agar kompetensi lulusan tidak tertinggal dari kebutuhan industri dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi memperkuat kerja sama dengan kampus lain, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri. Salah satu gagasan yang didorong adalah pembentukan konsorsium antarkampus untuk menggabungkan keahlian, riset, teknologi, serta pengembangan kurikulum. Angka 1,01 juta sarjana menganggur akhirnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi juga dari kemampuan mereka beradaptasi dan terserap dalam dunia kerja yang terus berubah.

Back To Top