Kasus Makar dan Penyadapan Prabowo Bikin Penasaran, Polisi Pilih Tunda Penjelasan

JAKARTA – Perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Bareskrim Polri yang semula menjadwalkan ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026), memutuskan menundanya hingga pekan depan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan perubahan jadwal tersebut. Menurutnya, penyidik masih melakukan pengembangan penggeledahan di sejumlah wilayah, termasuk Bogor dan Tangerang, untuk mengumpulkan alat bukti.
Penundaan ini terjadi setelah penyidik melakukan gelar perkara internal pada Kamis (19/11). Gelar tersebut melibatkan unsur penyidik, Biro Pengawasan Penyidikan, Propam, Itwasum, Kompolnas, serta ahli. Polisi menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menguji fakta dan bukti baru serta memastikan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Dalam perkara dugaan makar, penyidik juga sedang mendalami sejumlah tahapan perbuatan, mulai dari dugaan persiapan, pemufakatan, hingga permulaan pelaksanaan. Hingga kini, polisi telah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.
Yang perlu digarisbawahi, dugaan makar dan perkara penyadapan ilegal merupakan proses hukum yang berbeda. Dalam perkara penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Sementara untuk perkara dugaan makar, polisi masih berada pada tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka. Karena itu, penundaan ekspose tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa dugaan makar telah terbukti atau sebaliknya. Polisi masih harus membangun konstruksi perkara berdasarkan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan saksi, penggeledahan, serta pengumpulan dokumen dan barang bukti lainnya.
Dengan ekspose yang baru akan dilanjutkan pekan depan, publik masih harus menunggu bagaimana hasil pembahasan antara penyidik dan JPU. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara sekaligus perkara penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian. Di tengah panasnya isu politik dan hukum, satu hal yang paling penting adalah memastikan setiap tuduhan dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar narasi yang beredar. Sampai ada keputusan atau penetapan hukum lebih lanjut, dugaan makar tetap harus diperlakukan sebagai perkara yang sedang diselidiki dan dibuktikan.








