-->

Pondok Pesantren Indonesia

Blog Pondok Pesantren Seluruh Indonesia

Bukan Sekadar Piala, Jatim Jadi yang Terbaik Nasional dalam Penguatan Layanan Kesehatan

Bukan Sekadar Piala, Jatim Jadi yang Terbaik Nasional dalam Penguatan Layanan Kesehatan

Bukan Sekadar Piala, Jatim Jadi yang Terbaik Nasional dalam Penguatan Layanan Kesehatan

SURABAYA – Jawa Timur kembali mencatat prestasi di bidang kesehatan setelah dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik dalam Penyelenggaraan Pengampuan Pelayanan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (16/11/2026). Jawa Timur menempati peringkat pertama, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penghargaan diterima Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur dr. Erwin Astha Triyono yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Penghargaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program pengampuan pelayanan kesehatan, yakni pendampingan rumah sakit yang memiliki keahlian tertentu kepada rumah sakit jejaring. Pendampingan dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyiapan sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola pelayanan klinis. Di Jawa Timur, penguatan jejaring ini terutama mencakup layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau KJSU-KIA.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian, tetapi menjadi motivasi untuk terus memperluas akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, merata, dan berkualitas. Pemprov Jatim juga mendorong penguatan pelayanan kesehatan di tingkat daerah agar masyarakat tidak harus selalu bergantung pada rumah sakit besar untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan.

Selain penguatan layanan rujukan, perhatian terhadap upaya pencegahan dan deteksi dini juga terus didorong melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). DPRD Jawa Timur sebelumnya menekankan pentingnya pemerataan akses CKG hingga wilayah terpencil, perdesaan, dan kepulauan, sekaligus memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan layanan medis yang diperlukan. Langkah tersebut sejalan dengan arah transformasi kesehatan nasional yang menempatkan pencegahan dan pemeriksaan rutin sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Saksi dari Kubu Ruben Malah Bikin Posisi Sarwendah Menguat, Ada Apa dengan Kesaksian Fitri Salhuteru?

Saksi dari Kubu Ruben Malah Bikin Posisi Sarwendah Menguat, Ada Apa dengan Kesaksian Fitri Salhuteru?

Saksi dari Kubu Ruben Malah Bikin Posisi Sarwendah Menguat, Ada Apa dengan Kesaksian Fitri Salhuteru?

JAKARTA – Persidangan gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah Fitri Salhuteru dihadirkan sebagai saksi dari pihak Ruben di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Fitri dipilih karena mengenal kedua pihak dan disebut mengetahui persoalan keluarga mereka sejak sebelum konflik tersebut menjadi konsumsi publik. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menyebut Fitri dapat memberikan keterangan berdasarkan interaksinya dengan Ruben maupun Sarwendah.

Namun, kesaksian Fitri justru dinilai memberikan keuntungan bagi pihak Sarwendah. Kuasa hukum Sarwendah menyebut Fitri menyampaikan bahwa Sarwendah merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya dan tidak pernah secara tegas menolak pertemuan anak-anak dengan Ruben. Keterangan tersebut kemudian dianggap memperkuat posisi Sarwendah dalam perkara yang tengah berjalan.

Selain itu, kuasa hukum Sarwendah mengungkap Fitri juga menyampaikan bahwa Ruben pernah bercerita kepadanya mengenai persoalan hak asuh anak dan disebut tidak terlalu berhasrat memperjuangkan hak asuh tersebut. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dan menurut pihak Sarwendah menjadi salah satu hal yang mengejutkan karena Fitri sendiri hadir sebagai saksi dari pihak Ruben.

Fitri menegaskan dirinya tidak datang untuk membela Ruben maupun memberatkan Sarwendah. Sebelum bersaksi, ia bahkan mengaku sempat menghubungi pihak Sarwendah agar tidak terjadi salah paham. Fitri mengatakan kesaksiannya diberikan demi kepentingan anak-anak dan berharap Ruben serta Sarwendah dapat mengutamakan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Lewat Tol Malang, 250 Ribu Rokok Ilegal Dibekuk Bea Cukai! Negara Nyaris Rugi Rp187 Juta

Lewat Tol Malang, 250 Ribu Rokok Ilegal Dibekuk Bea Cukai! Negara Nyaris Rugi Rp187 Juta

Lewat Tol Malang, 250 Ribu Rokok Ilegal Dibekuk Bea Cukai! Negara Nyaris Rugi Rp187 Juta

MALANG – Jalur tol kembali menjadi titik pengawasan Bea Cukai Malang setelah petugas menggagalkan pengiriman 250.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal di wilayah Malang Raya. Dari informasi tersebut, tim kemudian melakukan patroli darat pada Jumat (13/11/2026) hingga menemukan kendaraan yang dicurigai.

Petugas kemudian membuntuti kendaraan jenis Daihatsu Xenia berwarna putih yang terpantau melintas di Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kendaraan tersebut akhirnya dihentikan dan diperiksa di Pintu Tol Malang, Madyopuro, pada Sabtu (14/11/2026) dini hari. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 12.500 bungkus atau 250.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Penindakan tersebut diperkirakan mencegah potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp187.460.000, sementara nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp372.850.000. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus diperkuat, termasuk melalui patroli darat dan koordinasi dengan berbagai pihak. Penindakan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan cukai, melindungi industri hasil tembakau yang legal, serta menjaga penerimaan negara. Sebelumnya, Bea Cukai Malang juga telah melakukan sejumlah penindakan terhadap rokok ilegal melalui toko maupun jasa ekspedisi di wilayah Malang Raya.

Simpan, Pinjam, Jualan hingga Bayar Tagihan Bisa dari Satu Aplikasi?

Simpan, Pinjam, Jualan hingga Bayar Tagihan Bisa dari Satu Aplikasi?

Simpan, Pinjam, Jualan hingga Bayar Tagihan Bisa dari Satu Aplikasi?

Mengelola koperasi desa tidak lagi harus bergantung pada pencatatan manual yang terpisah-pisah. MERPATI SIKADES hadir sebagai platform digital yang dirancang untuk membantu koperasi mengelola berbagai aktivitas dalam satu sistem, mulai dari data anggota, simpanan, pinjaman hingga transaksi unit usaha. Aplikasi ini dikembangkan dengan konsep pengelolaan yang sederhana agar dapat digunakan oleh pengurus maupun anggota sesuai hak akses masing-masing.

Salah satu bagian utama MERPATI SIKADES adalah Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota. Pengurus dapat mengelola simpanan pokok, wajib, sukarela serta riwayat mutasi, sementara pengajuan pinjaman, jadwal angsuran dan riwayat pembayaran juga dapat dicatat melalui sistem. Dengan data yang tersusun dalam satu platform, aktivitas koperasi menjadi lebih mudah dipantau tanpa harus mengandalkan banyak pencatatan terpisah.

Tidak hanya simpan pinjam, MERPATI SIKADES juga menyediakan fitur Toko Koperasi, Rental atau Sewa, PPOB, dan pembayaran digital. Sistem turut menyediakan ringkasan serta laporan yang dibuat otomatis dan pengaturan akses berdasarkan peran pengguna. Dukungan multi-koperasi dan BUM Desa juga memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara terpisah sesuai koperasi yang digunakan.

Dengan tampilan yang mengutamakan tombol besar dan menu sederhana, MERPATI SIKADES diarahkan untuk menjadi alat bantu pengelolaan koperasi yang lebih praktis dan terstruktur. Platform ini masih berada pada versi awal tahap 1, sehingga sejumlah menu disebut akan dikembangkan secara bertahap. Kehadirannya menawarkan pilihan bagi koperasi desa yang ingin mulai beralih dari pencatatan manual menuju pengelolaan berbasis digital yang lebih rapi dan mudah dipantau.

Firli Bahuri Kembali Dipanggil, Kasus yang Tiga Tahun Belum Tuntas Kembali Disorot

Firli Bahuri Kembali Dipanggil, Kasus yang Tiga Tahun Belum Tuntas Kembali Disorot

Firli Bahuri Kembali Dipanggil, Kasus yang Tiga Tahun Belum Tuntas Kembali Disorot

JAKARTA – Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hingga Kamis (19/11/2026), penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak kuasa hukum Firli mengenai waktu pemeriksaan yang akan disepakati. Kabar18.com

Pemeriksaan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Firli sebelumnya tidak memenuhi dua kali panggilan penyidik. Pada 11 November 2026, penyidik bahkan mendatangi Firli di sebuah GOR bulu tangkis di Jakarta. Namun, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kedatangan tersebut bukan penangkapan maupun pengamanan, melainkan untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli sekaligus mengatur jadwal pemeriksaan berikutnya. Antara News

Polda Metro Jaya menyebut kehadiran Firli diperlukan untuk memenuhi petunjuk jaksa dalam berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan dengan status P-19 atau masih memerlukan kelengkapan. Firli sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2023 dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL, tetapi proses hukumnya hingga kini belum sampai ke tahap persidangan. detiknews

Dengan kembali dijadwalkannya pemeriksaan, publik kini menanti kepastian kapan Firli akan hadir memenuhi panggilan penyidik. Polda Metro Jaya menyatakan jadwal resmi akan disampaikan setelah ada kesepakatan antara penyidik dan kuasa hukum Firli. Perkembangan ini kembali menempatkan perkara Firli dalam sorotan karena kasus tersebut telah berjalan selama beberapa tahun tanpa penyelesaian di pengadilan. Kabar18.com

Raffi Ahmad Didesak Mundur, Donasi Rp15 Miliar Belum Redam Sorotan

Raffi Ahmad Didesak Mundur, Donasi Rp15 Miliar Belum Redam Sorotan

Raffi Ahmad Didesak Mundur, Donasi Rp15 Miliar Belum Redam Sorotan

JAKARTA – Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah aktris senior Dewi Irawan meminta dirinya mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Desakan tersebut muncul di tengah polemik kerja sama jasa publikasi yang melibatkan perusahaan Raffi dengan sejumlah kementerian.

Polemik bermula setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kontrak jasa influencer yang melibatkan perusahaan Raffi dengan dua kementerian dengan nilai hampir Rp14,7 miliar. Salah satu kerja sama tersebut berlangsung ketika Raffi sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan, meski kerja sama dengan influencer untuk kegiatan pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan.

Dewi Irawan kemudian menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan donasi. Melalui unggahan Instagram Story, ia meminta Raffi mempertimbangkan untuk melepaskan jabatan publiknya dengan alasan persoalan yang muncul berkaitan dengan etika jabatan dan potensi konflik kepentingan. Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah Raffi bersama Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten menyatakan komitmen mengalokasikan Rp15 miliar dari dana pribadi mereka untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Raffi sendiri tidak menyatakan akan mundur. Ia meminta masyarakat memberinya kesempatan untuk menjalankan amanah sebagai Utusan Khusus Presiden dan mengatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik tersebut. Raffi juga menyatakan menerima kritik dan saran serta akan terus melakukan evaluasi terhadap dirinya.

Di sisi lain, polemik tersebut kini juga mendapat perhatian dari KPK. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan masyarakat dipersilakan membuat laporan apabila memiliki dugaan pelanggaran terkait kontrak jasa influencer tersebut. KPK akan mendalami persoalan jika laporan resmi disampaikan. Sampai saat ini, yang menjadi sorotan adalah dugaan potensi konflik kepentingan, bukan pernyataan bahwa Raffi telah terbukti melakukan tindak pidana.

Kalung Istri Gibran Disentil Feni Rose, Berujung Minta Maaf

Kalung Istri Gibran Disentil Feni Rose, Berujung Minta Maaf

Kalung Istri Gibran Disentil Feni Rose, Berujung Minta Maaf

JAKARTA – Presenter Feni Rose menjadi sorotan setelah komentarnya mengenai kalung berlian yang dikenakan Selvi Ananda, istri Gibran Rakabuming Raka, ramai diperbincangkan di media sosial. Feni memang tidak menyebut nama Selvi secara langsung, tetapi unggahannya dikaitkan dengan istri Gibran karena muncul di tengah perbincangan mengenai keluarga Gibran.

Dalam unggahan di Threads pada 12 November 2026, Feni membandingkan harga sebuah kalung berlian dengan harga Toyota Innova Zenix. Ia juga menyinggung sejumlah aksesori lain seperti anting, tas, dan jam tangan. Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di kalangan warganet karena dianggap menyindir gaya hidup keluarga Gibran.

Polemik semakin ramai setelah sejumlah warganet mengkritik unggahan tersebut. Di sisi lain, informasi mengenai harga dan bahan kalung yang menjadi bahan perbincangan juga beredar di media sosial, tetapi tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, harga maupun nilai sebenarnya dari perhiasan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan klaim warganet.

Setelah mendapat sorotan, Feni Rose akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa unggahannya kurang berempati. Ia menjelaskan bahwa unggahan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengingatkan publik agar perhatian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana tidak teralihkan. Namun, pernyataannya justru berkembang menjadi polemik mengenai batas kritik terhadap gaya hidup figur publik.

Kursi RI 2 Belum Terisi, 3 Nama Gerindra Mulai Berebut Perhatian

Kursi RI 2 Belum Terisi, 3 Nama Gerindra Mulai Berebut Perhatian

Kursi RI 2 Belum Terisi, 3 Nama Gerindra Mulai Berebut Perhatian

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka kini mulai menjadi sorotan politik. Tiga nama kader Partai Gerindra mencuat dalam bursa pengganti Gibran, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Namun, ketiganya hingga kini belum berstatus sebagai calon resmi karena Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Nama Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono mencuat setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut ketiganya sebagai tokoh yang telah lama bekerja bersama Prabowo. Ia mengatakan ketiga kader tersebut dinilai memahami ideologi dan arah politik Presiden. Meski demikian, Syahganda menegaskan bahwa dirinya belum menerima arahan langsung dari Prabowo mengenai siapa yang akan dipilih.

Dari tiga nama tersebut, Dasco saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Ahmad Muzani merupakan Ketua MPR sekaligus salah satu petinggi Gerindra, sedangkan Sugiono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Ketiganya memiliki posisi strategis sehingga masuknya nama mereka ke bursa ikut memanaskan dinamika politik menjelang pemilihan wakil presiden baru.

Meski nama-nama tersebut semakin ramai dibicarakan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. MPR sebelumnya menyepakati bahwa Prabowo akan mengajukan dua nama calon kepada MPR paling lambat 25 November 2026. Selanjutnya, MPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026. Artinya, publik masih harus menunggu siapa dua nama yang benar-benar akan masuk ke meja MPR.

Dulu Bintang Dua, Kini Dipecat: Eko Hadi Tersandung Kasus Penyadapan

Dulu Bintang Dua, Kini Dipecat: Eko Hadi Tersandung Kasus Penyadapan

Dulu Bintang Dua, Kini Dipecat: Eko Hadi Tersandung Kasus Penyadapan

JAKARTA – Pangkat tinggi ternyata bukan jaminan lolos dari pemeriksaan etik. Irjen Eko Hadi Santoso harus kehilangan statusnya sebagai anggota Polri setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Putusan tersebut dibacakan setelah sidang etik yang digelar pada Selasa, 17 November 2026.

Dalam putusannya, KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait illegal access untuk melakukan penyadapan dengan menggunakan akses dan perangkat teknologi milik Polri. Tindakan tersebut dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Polri menyebut Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela sehingga selain sanksi administratif berupa PTDH, ia mendapatkan sanksi etik.

Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik sebelumnya menetapkan Eko Hadi sebagai salah satu tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Polisi menyebut dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Menariknya, pemecatan Eko bukan akhir dari proses yang ia jalani. Eko menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan sidang etik tersebut. Sementara itu, kasus penyadapan ini masih terus bergulir, termasuk proses hukum terhadap para tersangka lainnya. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga telah dijatuhi PTDH dalam perkara yang sama.

Bareskrim Sita Rp28 Miliar Terkait TPPU Judi Online, 322 Rekening Diblokir

Bareskrim Sita Rp28 Miliar Terkait TPPU Judi Online, 322 Rekening Diblokir

Bareskrim Sita Rp28 Miliar Terkait TPPU Judi Online, 322 Rekening Diblokir

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai keseluruhan mencapai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, perkara tersebut bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik sejak 2025 terhadap sebuah situs judi online berinisial A. Situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan dan menggunakan sejumlah metode pembayaran, antara lain QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik hingga transfer pulsa.

Dari penelusuran lebih lanjut, penyidik menemukan bahwa infrastruktur server situs tersebut berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Bareskrim kemudian berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana, sementara Komdigi melakukan pemblokiran situs melalui database Trust Positif. Namun, polisi menyebut situs tersebut masih berpotensi diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri.

Saat ini, penyidik masih mendalami pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat dari aliran dana tersebut. Pemilik 322 rekening juga akan dikonfirmasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara. Bareskrim menegaskan penyidikan masih berkembang dan jumlah aset yang diamankan berpotensi bertambah.

Back To Top